Langkah Strategis Kota Tasikmalaya: Adopsi Sistem Digitalisasi Daerah Kota Malang Guna Akselerasi Kemandirian Fiskal
Malang, 23 April 2026 - Pemerintah Kota Tasikmalaya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Malang dalam rangka penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sistem digitalisasi pajak daerah yang terintegrasi. Kesepakatan bersama ini ditandatangani pada Kamis, 23 April 2026, oleh Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, sebagai langkah awal menuju implementasi teknis di tingkat perangkat daerah.
Kerja sama ini diarahkan pada pengembangan sistem pajak daerah berbasis digital yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai sistem terpadu yang menghubungkan proses pendataan, verifikasi, perekaman transaksi, pengawasan lapangan, hingga monitoring potensi pajak secara real-time. Pemerintah Kota Tasikmalaya akan mengadopsi dan mengembangkan sistem yang telah diterapkan di Kota Malang, seperti PERSADA untuk perekaman transaksi usaha, VESOP untuk verifikasi subjek dan objek pajak, serta sistem pendukung lain yang memungkinkan integrasi data lintas sektor tanpa bergantung pada perangkat tambahan seperti tapping box.
Secara implementatif, sistem ini akan melibatkan integrasi lintas perangkat daerah, di antaranya Bapenda, DPMPTSP, PUTR, dan Satpol PP, guna memastikan data perizinan, pemanfaatan ruang, aktivitas usaha, dan pengawasan lapangan terhubung dalam satu ekosistem. Penguatan juga dilakukan pada sektor pajak hiburan melalui sinkronisasi dengan perizinan keramaian serta pengawasan berbasis pencatatan langsung aktivitas usaha. Selain itu, penguatan basis pajak dilakukan melalui pendekatan data kependudukan (NIK), pemutakhiran data objek pajak, serta penyesuaian NJOP secara berkala dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pendapatan daerah yang kuat dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa digitalisasi yang dibangun tidak sekadar modernisasi sistem, tetapi mampu membaca aktivitas ekonomi secara nyata. Ke depan, kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian teknis antar perangkat daerah, pendampingan dari tim Kota Malang, penguatan server mandiri, serta pengembangan SDM yang kompeten, sebagai bagian dari komitmen mendorong kemandirian fiskal dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sumber : Humas Kominfo
SHARE:
